Permasalahan Pekerja Dalam Situasi Kedaruratan Kesehatan dan PSBB

Adanya wabah pandemi virus COVID-19 telah menyebabkan berbagai macam persoalan serius di seluruh lini sektor kehidupan masyarakat, baik dalam persoalan ekonomi, sosial, politik, hingga ketenagakerjaan. Di Indonesia sendiri, wabah pandemi virus COVID-19 “telah memaksa pemerintah” untuk mengeluarkan kebijakan khusus dengan menghimbau penghentian sementara aktivitas-aktivitas yang menimbulkan kerumunan, seperti aktivitas pendidikan di sekolah, pekerjaan di perusahaan, kegiatan di ruang umum, hingga keagamaan di rumah ibadah.

Salah satu yang terdampak dari kebijakan khusus ini adalah perusahaan-perusahaan beserta pekerjanya. Meskipun sudah ada himbauan untuk bekerja dari rumah (Work from Home), namun bila merujuk pada berita serta fakta di lapangan, yang terjadi justru Perusahaan mengeluarkan beberapa kebijakan yang merugikan pekerja/buruh.

Kebijakan-kebijakan yang merugikan pekerja/buruh tersebut antara lain: (1) praktik unpaid leave (mencutikan pekerjanya, namun tidak dibayar), (2) pekerjanya dirumahkan, dan (3) PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) kepada pekerjanya secara sewenang-wenang.

Untuk itu, LBH Jakarta akan mencoba menjelaskan persoalan praktik-praktik perusahaan yang merugikan pekerja tersebut dalam lembar tanya-jawab sebagaimana berikut ini:

Apakah Pekerja Berstatus ODP dan Tidak Bekerja Berhak Mendapatkan Upah?

Pekerja yang kemudian menjadi Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pemantauan (PDP), SUSPECT, maupun positif sakit karena virus Covid-19 sehingga ia tidak dapat masuk kerja atau melakukan pekerjaan (baik di kantor maupun di rumah), upahnya tetap dibayarkan secara penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Hal ini telah dinyatakan tegas dalam ketentuan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.

Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa bagi pekerja yang menjadi ODP, PDP, Suspect, maupun positif sakit karena COVID-19, diwajibkan untuk membuktikannya lewat Surat Keterangan dari Dokter.

Bila perusahaan tidak mampu membayar upah sesuai UMP, Apa yang harus dilakukan Pekerja?

Dalam beberapa kasus, Perusahaan merasa tidak sanggup membayar upah pekerjanya dalam situasi darurat kesehatan masyarakat, karena akibat pembatasan aktivitas di lingkup dunia ketenagakerjaan dan bisnis telah berdampak pada menurunnya omzet atau penghasilan keuntungan perusahaan. Bagi Perusahaan yang tidak sanggup membayar upah pekerja, tidak diperbolehkan untuk langsung serta merta mem-PHK pekerjanya atau tidak membayar upah pekerjanya.

Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan dapat mengajukan upaya penangguhan pembayaran upah sesuai UMP (Upah Minimum Provinsi) ke Gubernur. Mengenai upaya penangguhan upah oleh pihak perusahaan telah diatur dalam ketentuan Pasal 90 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP-231/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum, dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 42 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi.

Ketentuan-ketentuan tersebut telah menyatakan secara jelas bilamana ada perusahaan tidak sanggup membayar upah pekerjanya sesuai dengan standar upah minimum, maka ia wajib membuktikannya dengan membuka Laporan Keuangan Perusahaannya dan mengajukan upaya penangguhan upah kepada Gubernur.

Bilamana upaya penangguhan upah tersebut disetujui, maka Gubernur akan menuangkannya dalam penetapan Keputusan Gubernur. Bila sudah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur, maka Perusahaan dapat membayar upah pekerjanya di bawah standar Upah Minimum. Meski begitu, Perusahaan diwajibkan membayarkan selisih kekurangan pembayaran upah pekerja sesuai UMP tersebut di tahun berikutnya.

Apakah “merumahkan” Pekerja diperbolehkan menurut hukum ketenagakerjaan?

Pada dasarnya, istilah “merumahkan pekerja” atau “pekerja yang dirumahkan” tidak dikenal dan tidak diatur dalam ketentuan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Meski begitu, dalam praktik dan beberapa kasus, ada pekerja yang “dirumahkan” (namun tidak di-PHK) oleh perusahaan dengan berbagai alasan, seperti karena perusahaan tidak bisa menjalankan produksi, perusahaan sedang melakukan restrukturisasi bisnis, hingga perusahaan sedang terkena krisis tertentu.

Untuk itu kemudian ada aturan khusus mengenai “pekerja yang dirumahkan”, yang mana ia diatur dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja, yang antara lain:

1. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No: SE-05/M/BW/1998 tentang Upah Pekerja yang Dirumahkan Bukan Kearah Pemutusan Hubungan Kerja;

Yang mengatur:

  • Pengusaha tetap membayar upah secara penuh yaitu berupa upah pokok dan tunjangan tetap selama pekerja dirumahkan, kecuali diatur lain dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Kesepakatan Kerja Bersama
  • Apabila pengusaha akan membayar upah pekerja tidak secara penuh, agar dirundingkan dengan pihak serikat pekerja dan atau para pekerja mengenai besarnya upah selama dirumahkan.

2. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No : SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal

Yang mengatur :

Jika suatu perusahaan mengalami kesulitan yang dapat berpengaruh terhadap ketenagakerjaan, maka Pemutusan Hubungan Kerja haruslah merupakan upaya terakhir, setelah dilakukan berbagai upaya yakni:

  • Mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas;
  • Mengurangi Shift;
  • Mengurangi Jam Kerja;
  • Mengurangi Hari Kerja
  • Meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu.

Oleh karena itu, jika ada pekerja/buruh yang dirumahkan karena situasi kedaruratan kesehatan masyarakat akibat wabah pandemi virus Covid-19, pekerja/buruh yang dirumahkan tetap berhak  mendapatkan upah penuh atau pemotongan upah apabila telah disepakati oleh pihak perusahaan dan pekerja.

Apakah perusahaan dapat melakukan PHK terhadap pekerja saat situasi darurat kesehatan?

Pada dasarnya, perusahaan tidak boleh melakukan PHK terhadap Pekerja/Buruhnya secara sewenang-wenang dalam situasi apa pun, termasuk dalam situasi kedaruratan kesehatan masyarakat. Sebagaimana ketentuan Pasal 151 ayat 1 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah dinyatakan bahwa pihak perusahaan, serikat pekerja, maupun pekerja dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.

Namun bila PHK tidak dapat terhindarkan pada situasi kedaruratan kesehatan masyarakat akibat wabah pandemi virus COVID-19 dan tetap hendak dilakukan oleh perusahaan, baik dengan alasan: (1) “Force Majeure/Keadaan Memaksa yang di luar kehendak perusahaan/pekerja/serikat pekerja/negara/masyarakat”, maupun dengan alasan (2) “efesiensi”, maka perusahaan wajib untuk membuktikan alasan-alasan tersebut dengan adanya laporan keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang menunjukan adanya kerugian yang dialami oleh perusahaan.

Kewajiban perusahaan untuk membuktikan adanya kerugian tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 164 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Bila perusahaan sudah mendapatkan bukti berupa adanya laporan keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang menunjukan adanya kerugian yang dialami oleh perusahaan, maka perusahaan dapat melakukan PHK terhadap pekerjanya dengan alasan “Force Majeure/Keadaan Memaksa”, dengan membuktikan terlebih dahulu jika peristiwa yang terjadi (yang menyebabkan adanya keadaan memaksa) tersebut bukanlah disebabkan kesalahannya dan berada di luar kuasa perusahaan.

Sedangkan dalam hal melakukan “Efisiensi”, perusahaan harus meletakkan PHK sebagai upaya terakhir. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 jo. Putusan Mahkamah Konsitusi No : 19/PUU-IX/2011 yang telah menyatakan:

Pengusaha hanya dapat mem-PHK buruh dengan alasan efisiensi yang mana harus dimaknai dengan Perusahaan Tutup Permanen atau Perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu”.

Atas ketentuan di atas, Putusan Mahkamah Konsitusi No : 19/PUU-IX/2011 telah menyatakan bahwa PHK karena alasan efisiensi haruslah menjadi pilihan terakhir, setelah sebelumnya dilakukan upaya-upaya lain yakni :

  1. Mengurangi Upah dan Fasilitas Pekerja tingkat atas, misalnya tingkat manajer dan direktur;
  2. Mengurangi Shift;
  3. Membatasi/ menghapuskan Kerja Lembur;
  4. Mengurangi jam kerja;
  5. Mengurangi hari kerja;
  6. Meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu
  7. Tidak atau memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya;
  8. Memberikan pensiun bagi yang sudah memenuhi syarat;

Apa hak pekerja saat di PHK dengan alasan “keadaan memaksa” maupun “efisiensi”?

Bila anda sebagai pekerja terkena PHK dengan alasan “Force Majeure/Keadaan Memaksa”, maka anda berhak untuk mendapatkan uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-undang Ketenagakerjaan 2003, uang penghargaan kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang-undang Ketenagakerjaan 2003, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) Undang-undang Ketenagakerjaan 2003.

Namun bila anda sebagai pekerja terkena PHK dengan alasan “Efisiensi”, maka anda berhak untuk mendapatkan uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-undang Ketenagakerjaan 2003, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang-undang Ketenagakerjaan 2003, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-undang Ketenagakerjaan 2003.

Jika anda di PHK atau hak-haknya dilanggar perusahaan dalam situasi darurat kesehatan

Bila anda sebagai pekerja/buruh mengalami pelanggaran hak-hak pekerja oleh perusahaan dalam situasi kedaruratan kesehatan masyarakat dan PSBB akibat wabah pandemi virus COVID-19, maka anda dapat melakukan hal-hal berikut:

  1. Apabila anda sebagai pekerja/buruh mengalami PHK oleh perusahaan, maka anda dapat dengan segera melakukan inventarisir bukti-bukti yang menandakan bahwa anda adalah pekerja/buruh di perusahaan tersebut (seperti perjanjian kerja, slip upah, kartu tanda pekerja, dan sebagainya). Anda juga dapat meminta surat pemutusan hubungan kerja secara tertulis kepada pihak Perusahaan sebagai bukti pelengkap telah terjadinya PHK;
  2. Bila anda telah mendapatkan PHK dari perusahaan, anda dapat mengajukan surat tertulis untuk memohon agar tidak dilakukannya PHK maupun melakukan musyawarah bipartit agar tidak di-PHK dan tetap bekerja di perusahaan.

Namun bila anda memutuskan untuk menerima PHK tersebut, anda berhak atas Pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak (sebagaimana kalkulasi yang telah ditetapkan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) dan juga mendapatkan sisa upah berdasarkan kontrak kerja. Bila perusahaan tidak serta merta langsung memberikan hak pesangon anda pasca PHK, anda dapat mengajukan musyawarah bipartit dengan perusahaan, mengajukan musyawarah tripartit Dinas Ketenagakerjaan, hingga mengajukan sengketa perselisihan PHK ke Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri;

  1. Bila anda mengalami pelanggaran hak-hak pekerja (seperti upah tidak dibayarkan, mendapatkan upah di bawah standar Upah Minimum, dipaksa bekerja tanpa alat pengaman diri yang menjamin keselamatan diri, ataupun pelanggaran ketenagakerjaan lainnya), anda dapat melayangkan surat pengaduan ke perusahaan. Bila perusahaan tidak menanggapi surat pengaduan tersebut, anda dapat melapor ke bagian Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dimana wilayah perusahaan anda berada dengan subjek laporan: “Pelanggaran Hak Normatif Pekerja”;
  2. Selain melaporkan mengenai pelanggaran hak normatif pekerja ke bagian Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dimana wilayah perusahaan anda berada, anda juga dapat melakukan pelaporan pelanggaran hak asasi manusia (pelanggaran hak pekerja) ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
  3. Selain itu, anda juga dapat melapor dan berkonsultasi terkait permasalahan pelanggaran hak pekerja ke Pos Pengaduan Pekerja selama Covid-19 LBH Jakarta melalui email : [email protected]/ atau melalui telepon : 085954634051