Gugatan Warga Negara: Pelarangan Becak di Jakarta

SIMPUL.BANTUANHUKUM.OR.ID__Tim  Pembela Masyarakat miskin kota yang salah satunya adalah pengacara-pengacara LBH Jakarta mewakili seluruh tukang becak di DKI Jakarta berjumlah 5000 orang. Dengan alasan yang mengada-ada bahwa becak pada saat itu dianggap tidak manusiawi dan lambang kemiskinan oleh pemerintah becak tidak diperbolehkan beroperasi di DKI Jakarta. Gugatan yang  dilakukan pada saat itu adalah gugatan class action dengan legal standing Suharto dan tukang becak berjumlah 139 orang,

Gugatan dilayangkan kepada Pemerintah RI saat itu yaitu Abdurrahman Wahid cq Menteri dalam negeri cq Gubernur DKI Jakarta. Pemerintah dianggap telah berbuat sewenang-wenang dengan menghilangkan pekerjaan warganya khususnya tukang becak. Gugatan ini mendapat respon  yang  luas baik itu dari masyarakat, akademisi maupun praktisi hukum dan pada akhirnya siding ini menang dari Pengadilan Tingkat I dan kalah pada Peradilan Tingkat Akhir. Pada saat putusan pengadilan tingkat I dimenangkan oleh tukang becak mereka berkonvoi dengan menggunakan becaknya keliling Jakarta dan kekantor gubernur untuk menuntut disediakan tempat parkir becak di jalan-jalan.

[ultimate_heading main_heading=”Dapatkan update informasi kita terbaru” margin_design_tab_text=””][/ultimate_heading]
[dt_contact_form fields=”name,email,telephone” required=”name,email,telephone” button_title=”Berlangganan”]

PN Jakut Bebaskan Siswa SD yang Dijerat UU Darurat

[vc_row][vc_column width="2/3"][vc_column_text]SIMPUL.BANTUANHUKUM.OR.ID__Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) membebaskan siswa SD...

Nelayan Menang, PTUN Kabulkan Gugatan Jakarta Tolak Reklamasi

[vc_row][vc_column width="2/3"][vc_column_text]SIMPUL.BANTUANHUKUM.OR.ID__Kemarin (16/3) Majelis Hakim PTUN Jakarta mengabulkan gugatan nelayan...

Leave your comment